Pemprov DKI Diminta Jangan "Korbankan" Pesepeda Motor

Pemprov DKI Diminta Jangan "Korbankan" Pesepeda Motor


Pemerintah diminta jangan terus menuduh motor sebagai biang kemacetan.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melarang pengendara sepeda motor melalui jalur protokol sepanjang Bundaran HI hingga Jalan Merdeka Barat terus menuai protes.
Banyak yang menilai, alasan pemprov DKI memberlakukan aturan tersebut sangat diskriminatif bagi pengendara sepeda motor. Mereka terpaksa menempuh jarak yang lebih jauh untuk tiba di tujuan, belum lagi waktu yang terbuang akibat terjebak dalam kemacetan yang kerap terjadi di jalur alternatif tersebut.

Bahkan Presiden Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Gunadi Sindhuwinata, menyatakan, meski setuju dengan penataan yang dilakukan pemerintah, namun tak selalu sepeda motor harus menjadi tumbal.

Menurut Gunadi, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang efisien sehingga dapat melayani masyarkat yang memiliki mobilitas tinggi. “Alasan mengapa pasar sepeda motor terus tumbuh berkembang karena saat ini masih belum ada kendaraan pengganti transportasi yang lebih baik,” kata Gunadi kepada VIVAnews, Kamis 13 November 2014.

Bahkan Gunadi pun tak sependapat jika kerap kali sepeda motor menjadi tumbal kemacetan di Jakarta. “Sekarang lihat di jalan tol, macet kan. Apakah ada sepeda motor disana? Jangan samakan negara kita dengan negara maju. Di negara maju mereka juga memiliki kendaraan pribadi, tapi mereka tetap menggunakan transportasi umum,” ucapnya.

Lebih lanjut Gunadi menyatakan, kendaraan pribadi yang digunakan di negara-negara maju dipakai untuk kegiatan tertentu saja, seperti bepergian bersama keluarga. Sedangkan untuk pergi ke kantor, mereka tetap memilih menggunakan transportasi umum, seperti bus dan kereta.
Oleh karena itu, Gunadi meminta kepada pemerintah agar lebih serius membangun fasilitas dan kendaraan umum yang memadai. “Di negara-negara besar di dunia, kota-kotanya juga macet. Sebut saja Tokyo, Beijing, New York, dan lainnya,” jelas Gunadi.

Tak hanya itu, untuk masalah kemacetan, Gunadi menghimbau agar tak hanya pemerintah saja yang memperhatikan masalah kemacetan, akan tetapi masyarakat pun harus turut berpartisipasi dengan hal tersebut.

“Meski di pintu tol sudah diberikan fasilitas pembayaran dengan kartu elektronik, tapi mereka tetap mau bayar langsung. Padahal menggunakan e-Toll sangat mudah, kalau di gerbang masuk cukup tempel di alat yang tersedia lalu langsung jalan,” tutup Gunadi.

Sumber >>>